BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda Nomor 1, Semarang
Jawa Tengah, Indonesia

Sejarah

Rabu , 20 - November - 2013 | Pajak

kantor-pusatSejarah berdirinya Samsat urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK di Provinsi Jawa Tengah diawali dengan suatu gagasan atau usulan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam forum “Penataran Para Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I se Indonesia” yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 9 s.d. 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan  Menteri  Dalam Negeri No. 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Usulan disampaikan pada kesempatan ceramah Bapak Brigadir Jendral Polisi V. Karamoy yang menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada ceramahnya berjudul “Peranan Polri sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya PKB dan BBNKB dalam hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah dan Polri”.

Usulan yang menghendaki “Samsat” urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK yang telah diujicoba oleh DKI Jakarta selama 4 (empat) tahun (1972-1976) dan terbukti dengan keberhasilannya dapat meningkatkan pendapatan Daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat agar dapat diterapkan diseluruh Indonesia. Ternyata usulan mendapat dukungan dari peserta penataran sehingga dapat menelorkan suatu keputusan penataran berupa “Usulan kepada Pemerintah khususnya Pimpinan Departemen Dalam Negeri untuk dapatnya Samsat PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK dijadikan system pemungutan PKB dan BBNKB untuk seluruh Indonesia”. Perlu kiranya diketahui bahwa penulis yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian Pajak ikut dala penataran tersebut bersama Bapak Drs. Varchan sahlisapoetro yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian Pengawasan dan Bapak Drs. Agoes Soemadi yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

pelayanansamsatSurat Keputusan Bersama  3 (tiga) mentri (Menhankam, Menkeu, dan Mendagri) No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/IV/1976, 311 tahun 1976 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977. Sebagai realisasi keputusan penataran Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I se Indonesia yang disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan; maka dikeluarkan persetujuan dari Pemerintah secara terpadu dalam bentuk “Surat Keputusan Bersama” yang dikeluarkan  oleh Menhankam, Menkeu, dan Mendagri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1973.

Kemudian untuk penjabaran Surat Keputusan Bersama  tersebut dalam pelaksanaannya, disusun “Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977.